pertarungan politik 2014

Hey Bung.! ini Negara Demokrasi bukan Dinasti Politik

Menjadi harapan anak semua bangsa untuk kemakmuranya, tak terkecuali manusia yang tinggal dalam suatu tempat yang bernama Indonesia. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan berita yang menarik, yaitu dinamika mengenai rancangan Undang-undang pemilihan ketua daerah (RUU PILKADA). Banyak Pro-Kontra mengenai PILKADA yang ada di Indonesia saat ini.  Jika digambarkan terdapat dua kubu besar antara pendukung dan yang menolak Pilkada saat ini. Kelompok pertama yaitu pendukung PILKADA dipilih secara langsung oeleh rakyat (PDIP, HANURA,PKB). Sementara di kelompok kedua merupakan koalisi merah putih (KMP) (GERINDRA, GOLKAR, PKS, PAN, DEMOKRAT ) yang menentang adanya pilkada yang dipilih oleh rakyat.

KMP gencar-gencarnya mengkapanyekan PILKADA yang ditunjuk DPRD. Asumsinya, jika Pilkada dipilih lansung oleh rakyat menjadikan faktor pemicu pemborosan APBN, mending dananya buat kebutuhan lain. Ke-dua sebagi pemicu terpecah belahnya antar kubu pendukung partai dalam PILKADA. Tawaranya, koalisi merah putih sepakat PILKADA ditunjuk oleh DPRD. Alas an mendasar itulah yang dijadikan alas an paling logis bagi KMP, namun perlu di ingat, Negara demokratis membebaskan setiap warga negaranya untuk bebas menentukan sikap politiknya. Selain itu warga masyarakat memiliki hak untuk memilih calon pemimpin yang bakal menuntun mereka kepada kemakmurankah atau justru kehancuran.

             Banyak hal yang perlu diperhitungkan Ketika seorang kepala daerah ditunjuk oleh DPRD bukan dipilih langsung oleh rakyat. Menurut hemat penulis, dalam misi KMP yang menginginkan pilkada oleh DPRD ada sebuah kepentingan, kepentingan besar.  Bukanya solusi, justru dengan alternative yang ditawarkan KMP adanya pengkerucutan aspirasi publik dan perampasan hak masyarakat. Banyaknya orang-orang yang menjabat dalam ketatanegaraan Indonesia merupakan orang-orang birokrat yang masuk dalam daftar KMP. Artinya jelas sekali kepentingan besar tersebut, bahwa KMP ingin memperkuat kedudukanya dalam birokrasi. Jika benar demikian adanya? Bagaimana dengan nasib rakyat?. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mencuat jika RUU ini disahkan dan diterapkan .

            Hey bung, ini Negara demokrasi, semua yang dilakukan dari,oleh dan untuk rakyat. Rakyat memengang peranan penting dalam kedaulatanya. Alasan efisiensi dan penghematan biaya? dinasti politik dari tingkat Daerah yang ujungnya sampai kepusat dan menguntungkan KMP-lah jwabanya. Dengan Pilkada ditunnjuk oleh DPRD juga belum menjamin kualitas dan konsistensi wakil rakyat dalam kepemimpinanya. Jika diumpamakan melakuakan kesalahan, dengan pilihan DPRD akan menghebohkan, artinya rakyat akan semakin tidak percaya pada pemerintahan. Bagaimana tidak? Mereka merasa dipermainkan, tidak diberi kesempatan untuk memilih wakilnya melainkan dipilihkan oleh pilihan yang salah. Apa itu tidak dzalim namanya jika pemimpin menjerumuskan rakyatnya sendiri?. Masih mending jika dipilih oleh rakyat jika salah pilih rakyat sendiri yang memilihnya dan yang terpilih yang bertanggung jawab atas amanat rakyat.